Showing posts with label cpns. Show all posts
Showing posts with label cpns. Show all posts

Friday, August 10, 2012

Pengertian Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional PNS

Dalam birokrasi pemerintah dikenal jabatan karier, yakni jabatan dalam lingkungan birokrasi yang hanya dapat diduduki oleh PNS. Jabatan karier dapat dibedakan menjadi 2, yaitu:
  1. Jabatan Struktural, yaitu jabatan yang secara tegas ada dalam struktur organisasi. Kedudukan jabatan struktural bertingkat-tingkat dari tingkat yang terendah (eselon IV/b) hingga yang tertinggi (eselon I/a). Contoh jabatan struktural di PNS Pusat adalah: Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Kepala Biro, dan Staf Ahli. Sedangkan contoh jabatan struktural di PNS Daerah adalah: sekretaris daerah, kepala dinas/badan/kantor, kepala bagian, kepala bidang, kepala seksi, camat, sekretaris camat, lurah, dan sekretaris lurah.
  2. Jabatan Fungsional, yaitu jabatan teknis yang tidak tercantum dalam struktur organisasi, tetapi dari sudut pandang fungsinya sangat diperlukan dalam pelaksansaan tugas-tugas pokok organisasi, misalnya: auditor (Jabatan Fungsional Auditor atau JFA), guru, dosen, dokter, perawat, bidan, apoteker, peneliti, perencana, pranata komputer, statistisi, pranata laboratorium pendidikan, dan penguji kendaraan bermotor.
A.  Larangan memangku jabatan rangkap
  1. PP no. 29 tahun 1997 tentang PNS yang menduduki jabatan rangkap
  2. PP no. 47 tahun 2005 tentang Perubahan atas PP no. 29 tahun 1997 tentan PNS yang menduduki jabatan rangkap
  3. PP no. 30 tahun 1980 tentang peraturan displin PNS (sudah diganti dengan PP no.53 tahun 2010)
  4. 53 Tahun 2010: Disiplin Pegawai Negeri Sipil (situs asli) , pengganti PP no. 30 tahun 1980
Pejabat fungsional dibebaskan sementara dari jabatannya apabila :
  1. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, atau
  2. Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966,
  3. Ditugaskan secara penuh di luar jabatan fungsional yang dijabatnya,
  4. Tugas belajar lebih dari 6 bulan, atau
  5. Cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya.
C.  Pengecualian untuk memangku Jabatan rangkap
  1. PP no 29/1997 Pasal 2 ayat (2) untuk Jabatan Jaksa dan Peneliti
  2. PP no 047/2005 Pasal 2 ayat (2) selain jabatan Jaksa dan Peneliti ditambah Perancang
  3. Permendiknas no 67 tahun 2008 tentang pengangkatan pimpinan PTN Pasal 2 : dosen di lingkungan kemendiknas dapat diberi tugas tambahan dengan cara diangkat sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi atau Pimpinan Fakultas
  4. SE Dirjen no 2705 tentang pengangkatan pimpinan PTS
  5. PP no 37 tahun 2009 pasal 18 ayat (1) s/d (6). PNS dosen yang sudah bertugas sebagai dosen paling sedikit 8 tahun dapat ditempatkan pada jabatan struktural di luar Perguruan Tinggi, dibebaskan sementara dari jabatan apabila ditugaskan secara penuh di luar jabatan dosen dan semua tunjangan yang berkaitan dengan tugas sebagai dosen diberhentikan sementara.
  6. Kepmenkowasbangpan no 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999 pasal 26 : Dosen dibebaskan sementara dari tuga-tugas jabatannya apabila dtugaskan secara penuh di luar jabatan fungsional dosen
Jabatan struktural hanya dapat diduduki oleh mereka yang berstatus sebagai PNS. Calon Pegawai Negeri Sipil tidak dapat diangkat dalam jabatan struktural. Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara hanya dapat diangkat dalam jabatan struktural apabila telah beralih status menjadi PNS, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundangan. Eselon dan jenjang pangkat jabatan struktural sesuai PP Nomor 13 Tahun 2002.
Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian/dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
Jabatan fungsional pada hakekatnya adalah jabatan teknis yang tidak tercantum dalam struktur organisasi, namun sangat diperlukan dalam tugas-tugas pokok dalam organisasi Pemerintah. Jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil terdiri atas jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan. Produk hukum yang mengatur pengangkatan dalam Jabatan Fungsional adalah PP No. 16 tahun 1994 dan Keppres No. 87 tahun 1999.
Semoga bermanfaat,

sumber Pengertian Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional PNS http://www.kopertis12.or.id/2010/08/03/seputar-jabatan-struktural-dan-jabatan-fungsional-pns.html
»»  read more

Ujian Seleksi CPNS 2012 Serentak Tanggal 8 September

Ujian Seleksi CPNS 2012 Serentak Tanggal 8 September

 

Ujian Seleksi CPNS 2012 Serentak Tanggal 8 September

JAKARTA - Pelaksanaan ujian seleksi penerimaan CPNS menurut rencana akan dilaksanakan serentak pada tanggal 8 September 2012 di sekitar 90 titik.  Ujian tersebut untuk memperebutkan sebanyak 14.560 kursi CPNS yang dibutuhkan oleh 48 instansi pemerintah.  Selain itu untuk CPNS dari  pendidikan kedinasan sebanyak 4.126.
Demikian antara lain dikatakan oleh Deputi bidang SDM Aparatur Kementerian PAN dan RB Ramli E. Naibaho dalam jumpa pers di kantornya, Jumat (20/Juli). “Sementara untuk tenaga honorer yang sudah tidak ada complain, akan diproses terlebih dahulu,” ujarnya.
Lebih lanjut dikatakan, tahun ini hanya 23 instansi pemerintah pusat dan 25 pemerintah daerah yang mmenuhi syarat melakukan penerimaan CPNS untuk jabatan yang dikecualikan dari moratorium. Padahal, anggaran dari APBN 2012 dialokasikan untuk penerimaan 61.560 CPNS, tetapi ternyata hanya terserap 14.560 orang. Jumlah itu terdiri dari 11.870 untuk instansi pusat, dan hanya 2.681 itu pemerintah daerah.
Semula, ada 119 instansi yang mengusulkan permohonan CPNS untuk tahun 2012 ini. Untuk pusat sebanyak 59 instansi, daerah sebanyak 47, sehingga jumlahnya mencapai 76 ribu lebih. Namun berdasarkan kebijakan moratorium, setiap instansi harus melengkapi usulan itu dengan analisis jabatan dan analisis beban kerja sesuai ketentuan yang berlaku. Bagi daerah yang sudah kelebihan pegawai, juga tidak boleh. Selain itu, untuk pemda, anggaran belanja pegawainya tidak boleh lebih dari 50 persen dari APBD. Dalam hal ini, acuannya adalah data di Kementerian Keuangan. “Jadi meskipun ada daerah yang mengatakan datanya baru, tetapi yang dipakai tetap data di Kementerian Keuangan,” ujar Ramli.
Dalam plaksanaan testing, Ramli mengatakan bahwa materi testing adalah kompetensi dasar, yang meliputi unsur-unsur kebangsaan, intelegensia umum, karakter pribadi, integritas. Sedangkan kompetensi bidang, dilakukan oleh masing-masing instansi. “Kalau guru, yang mengatur kementerian Pendidikan. Kalau dokter atau tenaga medis, dilakukan oleh Kementerian Kesehatan,” tambahnya.
Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, soal ujian seleksi tahun ini dibuat oleh konsorsium 10 perguruan tinggi negeri (PTN), yang tergabung dalam panitia seleksi (pansel) nasional. “Nanti semua peserta ujian akan dapat mengetahui nilainya, jadi sangat fair,” tambah Ramli.
Menjawab wartawan, Ramil mengatakan bahwa yang akan mengumumkan hasil ujian tetap Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di masing-masing instansi. Namun konsorsium 10 PTN itu memberikan copy hasil ujian kepada pihak Kementerian PAN dan RB dan BKN. Dengan demikian, kalau ada perbedaan antara hasil ujian dengan yang diumumkan oleh PPK, akan ketahuan. “Kalau terjadi seperti itu, BKN tidak akan mengeluarkan NIP. Bahkan, sekalipun sudah dikeluarkan NIP, kalau terbukti ada kecurangan, NIP-nya akan dibatalkan,” tambahnya.
Awas Calo
Dalam kesempatan itu, Sekretaris Kementerian PAN dan RB Tasdik Kinanto mengingatkan agar warga masyarakat tidak berhubungan dengan pihak-pihak yang mengaku bisa meloloskan menjadi CPNS dengan imbalan sejumlah uang.
Untuk mengantisipasi hal itu, pihaknya mengeluarkan surat edaran ke seluruh pimpinan instansi pemerintah, dan menyebarkan luaskan melalui berbagai media massa, untuk mengantisipasi kalau ada pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan dengan menyalahgunakan wewenang, dengan menjadi calo PNS. “Dengan system yang kami berlakukan kali ini, rasanya sudah mampu menutup peluang bagi calo untuk bermain,” ujarnya.
Diakuinya, persoalan calo CPNS ini selalu muncul pada saat-saat menjelang penerimaan CPNS. Namun, kini Kemenetrian PAN dan RB sudah menggandeng Indonesia Corruption Watch (ICW), Ombudsman RI, dan segenap LSM untuk turut mengawasi pelaksanaan seleksi CPNS ini. Dengan demikian diharapkan tahun ini penerimaan CPNS benar-benar bersih dari KKN, bebas dari politisasi, dan mampu menghasilkan aparatur Negara yang terbaik, sejalan dengan kebijakan reformasi birokrasi.
Sedangkan untuk honorer kategori 1, dari 203 instansi yang tidak mendapat complain, setelah melalui uji public jumlahnya sebanyak 4.517 orang. Padahal, dari hasil verifikasi yang dilakuan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), tenaga honorer yang memenuhi criteria sebanyak 72 ribu.
Terkait dengan hal itu Menteri PAN dan RB Azwar Abubakar memutuskan untuk memproses pengangkatan tenaga honorer K-1 yang sudah tidak ada complain tersebut terlebih dahulu. Secara lebih rinci, secepatnya akan dilakukan pembahasan dengan pihak BKN, daerah mana saja dan berapa jumlahnya. (ags/HUMAS MENPAN-RB) sumber    Ujian Seleksi CPNS 2012 Serentak Tanggal 8 September
»»  read more

Daftar Nama 23 Instansi Pusat yangmelakukan rekruitmen CPNS 2012

Daftar Nama 23 Instansi Pusat yangmelakukan rekruitmen CPNS 2012

 

Daftar Nama 23 Instansi Pusat yang ditetapkan melakukan rekruitmen CPNS 2012:

1.       Kemenko Polhukam www.polkam.go.id
2.       Kementerian Dalam Negeri  (IPDN) www.depdagri.go.id
3.       Kementerian Luar Negeri https://e-cpns.kemlu.go.id/recruitment/berita/detail/61
4.       Kementerian Hukum dan Ham http://cpns.kemenkumham.go.id/cpns/
5.       Kementerian Keuangan http://rekrutmen.depkeu.go.id/Pengumuman_reghtml.asp
6.       Kementerian Perdagangan http://www.kemendag.go.id/files/banners/file_ina/Pengumuman%20Rekrutmen%20CPNS%20Kemendag%20Tahun%202012_5.pdf
7.       Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi  http://www.depnakertrans.go.id/ayamjago/doc/Pengumuman.pdf
8.       Kementerian Kesehatan http://www.ropeg-kemenkes.or.id/cpns2012.php
9.       Kementerikan Pendidikan dan Kebudayaan (khusus dosen) http://www.kemdiknas.go.id/kemdikbud/sites/default/files/cpns_10Juli2012.pdf (Pengumuman lebih lanjut pada awal Agustus 2012)
10.   Kementerian Sekretaris Negera  http://www.setneg.go.id/images/stories/image-news/kontributor/kepegawaian/072012_pengumuman_penerimaan_cpns_2012.pdf
11.   Setjen BPK http://cpns.bpk.go.id/
12.   Sektetariat Mahkamah Agung http://mahkamahagung.go.id/rnews.asp?bid=3172
13.   Badan Pusat Statistik (BPS) http://cpns.bps.go.id/
14.   Badan Intelejen Negara http://www.bin.go.id/karir/detil/107/9/28/06/2012/penerimaan-calon-pegawai-negeri-sipil-badan-intelijen-negara
15.   Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) http://rekrutmen.bpkp.go.id/
16.   Badan Pengkajian dan Penerapan (BPPT) http://lowongan.bppt.go.id/
17.   Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) http://www.bkpm.go.id/img/cpns_2012.pdf
18.   Badan Pertanahan Negera (BPN) http://www.bpn.go.id/Beranda/Berita—Artikel/Berita/PENERIMAAN-CALON-PEGAWAI-NEGERI-SIPIL-BADAN-PE-%281%29.aspx
19.   Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) http://e-rekrutmen.pom.go.id/index.php
20.   Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) http://www.bmkg.go.id/BMKG_Pusat/Sestama/Biro_Umum/PENERIMAAN_CALON_PEGAWAI_NEGERI_SIPIL_-_CPNS_BMKG_TAHUN_2012.bmkg
21.   BNP2TKI http://bnp2tki.go.id/info-mainmenu-281/6996-pengadaan-cpns-di-lingkungan-bnp2tki-2012.html
22.   Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) http://www.lkpp.go.id/v2/files/content/file/13072012170838pengumuman%20cpns%202012.pdf
23.   Badan Narkotika Nasional (BNN) http://penerimaancpns.bnn.go.id/
Daftar nama 25 Pemda yang ditetapkan melakukan rekruitmen CPNS 2012
1. Kabupaten Labuhan Batu Selatan www.labuhanbatuselatankab.go.id
2. Kota Sungai Penuh http://www.sungaipenuhkota.go.id
3. Kabupaten BanyuAsin http://www.banyuasinkab.go.id
4. Kabupaten Musi Rawas http://www.musi-rawas.go.id
5. Kabupaten Empat Lawang http://www.empatlawangkab.go.id
6. Kota Lubuk Linggau http://www.lubuklinggau.go.id
7. Kabupaten Lebong http://www.lebongkab.go.id
8. Provinsi Bangka Belitung http://www.babelprov.go.id
9. Kabupaten Bangka Barat http://www.bangkabaratkab.go.id
10. Kabupaten Bangka Tengah http://www.bangkatengahkab.go.id
11. Kabupaten Anambas http://www.anambaskab.go.id
12. Kabupaten Bogor http://www.bogorkab.go.id
13. Kota Bandung http://www.bandung.go.id
14. Provinsi Kalimantan Tengah http://www.kalteng.go.id
15. Provinsi Bali http://www.baliprov.go.id
16. Kabupaten Badung http://www.badungkab.go.id
17. Kota Balikpapan http://www.balikpapan.go.id
18. Kabupaten Tojo Una Una http://www.tojounaunakab.go.id
19. Kabupaten Manggarai Timur http://www.manggaraitimurkab.go.id
20. Kabupaten Tulang Bawang http://www.tulangbawangkab.go.id
21. Provinsi Jawa Timur http://www.jatimprov.go.id
22. Kota Surabaya http://www.surabaya.go.id
23. Kota Sibolga http://www.sibolgakota.go.id/
24. Kab. Labuh Batu Utara http://www.labuhanbatuutarakab.go.id
25. Kab Kubu Raya http://www.kuburayakab.go.id/
demikian Daftar Nama 23 Instansi Pusat yangmelakukan rekruitmen CPNS 2012
»»  read more