Waduh, SEGI Garut Boikot Ujian Kompetensi Guru

Garut, Waduh, SEGI Garut Boikot Ujian Kompetensi Guru - Ketua Serikat Guru Indonesia (Segi) Kabupaten Garut Imam Tamamu Taufiq melakukan boikot terhadap pelaksanaan ujian kompetensi guru (UKG) di Kabupaten Garut hari kedua, Rabu (1/8/2012).

Waduh, SEGI Garut Boikot Ujian Kompetensi Guru (UKG)

Hal itu dilakukan sebagai sikap tegas penolakannya terhadap UKG yang penyelenggaraannya dinilai tak berdasar sama sekali. Meskipun mendapatkan panggilan ujian, Imam tidak mendatangi lokasi ujian digelar di SMAN 6, tempatnya juga mengajar. Dijadwalkan hari itu materi diujikan menyangkut wawasan, kompetensi, dan paedagogik.

"Hari ini (Rabu, 1/8), giliran jadwal saya memboikot/menolak UKG yang dilaksanakan di SMAN 6 Garut. Saya juga jadi pusing, kasihan murid-murid jadi diliburkan gara-gara UKG yang tak berdasar ini," kata Imam.

Menurutnya, pihaknya sejak awal telah menyarankan rekan-rekan sesama guru untuk tidak usah mengikuti UKG. Sebab tidak mengikuti UKG pun tidak akan ada sanksinya terhadap status kepegawaian maupun kualitas profesionalisme keguruan.

Disebutkan, ada sekitar 200 guru dipanggil mengikuti UKG di SMAN 6 Garut. Namun Imam mengaku tidak mengetahui apakah semuanya hadir atau tidak, kendati sudah diimbaunya tidak mengikuti UKG.

Imam menjelaskan sejak awal sikap Segi Kabupaten Garut sudah jelas menolak UKG 2012 karena berbagai alasan, antara lain kegiatan tersebut tidak berdasar perundangan, tidak realible dan terkesan merendahkan guru. Kebijakan UKG terbukti sarat kegiatan proyek semata dan bersifat dadakan.

"Walau akhirnya pada 26 Juli 2012 dibuat Permendikbud 57 bahwa UKG digelar untuk pemetaan, tapi hal itu tetap bertentangan dengan UU 14/2005 dan PP 74/2008," kata Imam.

Pemetaan itu, lanjutnya, dalam undang undangnya ditujukan bagi peserta didik yang berupa Ujian Nasional. Itu pun pelaksanaannya kacau. "jika UKG tersebut untuk pemetaan, apa dasar hukum yang jadi cantolannya? Kenapa tidak random sampling dan malah merugikan tugas guru ?" tegasnya.

Imam juga menyebutkan kendati pemerintah telah menganggarkan dana sebesar Rp200.000 per guru untuk pelaksanaan UKG, kenyataannya para guru mengeluarkan uang sendiri untuk mengikuti UKG tersebut. Paling direpotkan terutama guru-guru yang berasal dari pelosok daerah karena harus bolak balik mengeluarkan ongkos lebih dan berbagai keperluan lainnya selama perjalanan.

"Saya banyak menerima informasi dari daerah, terutama para guru SD banyak yang sampai dipungut biaya. Ini kan menyedihkan. Pendidikan nasional kita akhirnya seperti barang dagangan," ujarnya.

Imam menegaskan, UKG bukan hanya bentuk penistaan terhadap profesi guru melainkan juga pelecehan terhadap para pengawas. "Kalau kompetensi kita ditentukan,lalu apa peran dan fungsi pengawas? Segala pekerjaan kita ini kan dilaporkan ke pengawas yang nantinya memberikan penilaian. Jadinya pengawas itu dianggap tak ada," katanya.[jul] Waduh, SEGI Garut Boikot Ujian Kompetensi Guru - inilahjabar.com